Sejarah Tabanan

Adapun sejarah Kerajaan Tabanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada awalnya semua kerajaan bernaung dibawah dinasti Gelgel yang memegang tampuk kekuasaan. Selain Gelgel, Kerajaan Tabanan merupakan pemegang kekuasaan kedua di Bali. Dimana Arya Damar (Arya Kenceng) berperan sebagai menteri utama dalam struktur Raja Bali, memiliki kewenangan untuk mengatur tinggi rendah derajat kebangsawanan (catur jadma), menjatuhkan hukuman atau denda yang berat dan ringan, selain itu Arya Kenceng juga berhak untuk mengatur seluruh para arya, sedangkan para arya itu dilarang membantah Arya Kenceng (Babad Arya Tabanan, terjemahan Ida I Dewa Gde Catra). Kewenangan ini diberikan karena kesetiaan Arya Kenceng terhadap Dalem Sri Kepakisan.

57

Setelah mencapai puncak kejayaan pada masa Dalem Waturenggong, belakangan terjadi pemberontakan-pemberontakan, yang silih berganti yang menggoncang kekuasaan raja dinasti Gelgel. Kesemua pemberontakan tersebut dapat dipadamkan karena masih banyaknya rakyat yang setia pada raja. Akan tetapi dalam pemberontakan terakhir yang dilakukan oleh I Gusti Agung Maruti (Kryan Maruti), kekuasaan dinasti Gelgel mulai tergerus, satu persatu kerajaan-kerajaan kecil yang berada dibawah Gelgel melepaskan diri dan menyatakan diri berdaulat. Dimulai dengan Buleleng, Karangasem, kemudian terdapat 10 kerajaan di Bali yang merdeka dan berdaulat (Sejarah Bali, 1980 : 69)

Walaupun akhirnya pemberontakan Kryan Maruti dapat dipadamkan dan keraton dapat kembali direbut akan tetapi pengaruh Gelgel pada saat itu sudah sangat tergerus. Dimana akhirnya banyak bermunculan kerajaan kecil dan gelar Dalem berubah menjadi Dewa Agung dan para anglurah menjadi raja yang merdeka secara politik, akan tetapi tetap mengakui Dewa Agung sebagai susuhunan.

Kerajaan Tabanan merupakan salah satu kerajaan yang menyatakan diri berdaulat penuh yang berada di daerah bali selatan dan yang masih merdeka sampai tahun 1906. Bahkan Geertz menyatakan bahwa Kerajaan Tabanan pada masa prakolonial adalah salah satu kerajaan di Bali yang paling maju, dimana kekuatannya dapat dilihat dari luas wilayah, jumlah penduduk dan tidak pernah dijajah.

Awal kehancuran Kerajaan Tabanan dimulai pada tahun 1903 dimana pada saat itu Belanda melarang diadakannnya mesatia pada saat palebon Arya Ngurah Tabanan. Walaupun pemerintah Belanda telah mengirimkan peringatan dimana akan menyerang Kerajaan Tabanan apabila mesatia tetap dilaksanakan. Kenyataannya, mesatia tetap dilaksanakan dan belanda tidak menyerang Kerajaan Tabanan pada saat itu karena tabanan punya hubungan baik dengan Kerajaan Badung. Hal ini dikarenakan ada ketakutan dari pihak Belanda pada saat itu, apabila menyerang Kerajaan Tabanan maka Kerajaan Badung akan ikut campur membantu Kerajaan Tabanan, sedangkan pada saat itu Belanda masih sibuk dengan pertempuran-pertempuran lain. Setelah Kerajaan Badung runtuh tahun 1906, maka tinggal menunggu waktu saja bagi Kerajaan Tabanan. Alasan Belanda ialah karena Kerajaan Tabanan membantu Kerajaan Badung pada saat perang melawan Belanda..

Setelah wilayah Kerajaan Tabanan seluruhnya jatuh ke tangan pemerintah Belanda, struktur pemerintahan kolonial Belanda di Bali masih berakar pada struktur pemerintahan tradisional, dalam melaksanakan pemerintahan di daerah-daerah. Hal ini dikarenakan untuk mencegah perlawanan penduduk yang tentunya lebih segan kepada rajanya daripada pemerintah Belanda.

Karena itulah,kemudian belanda memutuskan untuk memulangkan keluarga Puri Gede (Puri Agung) ke Tabanan dan mengembalikan status raja kepada Puri Gede. Akan tetapi, kedudukan raja adalah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang pada waktu pemerintahan kolonial didampingi oleh seorang controleur. Dalam bidang pertanggung jawaban, raja langsung bertanggung jawab kepada Residen Bali dan Lombok yang berkedudukan  di Singaraja, sedangkan untuk Bali Selatan raja-rajanya bertanggung jawab kepada asisten residen yang berkedudukan di Denpasar.

Kemudian diangkatlah  I Gusti Ngurah Gede menjadi raja di Tabanan, dari pemulangan keluarga kerajaan Tabanan di Lombok. Masa pemerintahan I Gusti Ngurah Gede kelahiran Puri Gede Tabanan memegang tampuk pemerintahan di Kabupaten Tabanan mulai tahun 1942 jaman pemerintahan Hindia-Belanda sampai tahun 1952. Melalui tiga jaman yaitu jaman pemerintahan Hindia Belanda, jaman Jepang dan jaman kemerdekaan.

Dalam struktur pemerintahan tradisional raja membawahi seorang patih dan secara hierarki dibawahnya adalah punggawa, perbekel dan yang paling bawah adalah klian. Controleur sebagai pegawai pemerintah Belanda hanaya dibantu oleh seorang juru tulis atau (schryver). Hal ini masih tetap dipertahankan sampai era penjajahan Belanda dan Jepang, hanya berganti istilah saja (Sejarah Bali, 1980 : 90)

            Dalam jaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda, beliau memerintah berdasarkan Staadblaad 1938 nomor 539 merupakan salah satu dari delapan kerajaan yang diakui sebagai landschap (daerah swapraja) oleh pemerintah Hindia Belanda. Bersama-sama Badung, setelah diabhiseka Beliau bergelar Cokorda Tabanan yang sering juga disebut dengan Ida Tuanku Cokorda

            Sebagai pimpinan swapraja diberikan wewenang mengurus rumah tangga sendiri (otonom) yang terbatas. Di samping berkewajiban menjalankan tugas-tugas untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Bersama raja-raja lainnya di Bali tergabung dalam Paruman Agung yang bertugas membuat peraturan bersama bagi kedelapan kerajaan di Bali.

            Pada jaman pemerintahan pendudukan Jepang, pemerintah masih mengakui struktur pemerintahan di daerah yang berlaku sebelumnya, hanya menggantikannya dengan istilah dan nama lembaga-lembaga jepang antara lain Ken-Cee, Sen-Cee, dan Ku-cee.

            Dalam jaman perang kemerdekaan, tanggal 24 Desember 1946 pemerintah Belanda berhasil membentuk Negara Indonesia Timur (NIT) yang tetap mengakui keberadaan Raja-Raja Bali, namun di lain pihak para pejuang bersama sebagian rakyat tetap mengakui keberadaan KNID.

            Berdasarkan peraturan nomor : 1 tahun 1947 yang dibuat oleh Paruman Agung dalam sidangnya tanggal 26 Februari 1947 dengan nama Undang-undang Pembentukan Gabungan Kerajaan di Bali, mulai berlaku tanggal 1 Maret 1947 di masing-masing kerajaan terbentuk Paruman Negara yang bertugas membantu Raja melaksanakan pemerintahan.

            Di lain pihak Presiden Republik Indonesia bersama Badan Pekerja KNIP menerapkan berlakunya Undang-undang nomor 22 tahun 1948 yang intinya mengarah pada sistem desentralisasi dibandingkan dengan sistem dekonsentrasi sebagai refleksi penerapan demokrasi parlementer di daerah. Dimana undang-undang tersebut mengatur kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh DPRD dan aktivitas pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) dimana kepala daerah merangkap sebagai anggota DPD.

            Setelah penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 dimana sebagian besar pejuang kemerdekaan di Bali melakukan penurunan umum. Dan sejalan dengan perubahan sikap, dari melakukan gerakan militer aktif menjadi militer pasif. Muncul partai-partai politik seperti : PNI, PSI, PKI, NU Masyumi dan lain-lainnya. Berdasarkan tuntutan untuk segera memberlakukan UU Nomor: 22 tahun 1948 di Bali, maka pada tanggal 8 Juni 1950 Paruman Agung secara mendadak melakukan paruman dan menghasilkan Peraturan Nomor: 1/Darurat yang menetapkan segera dibentuk Badan Pelaksana Pemerintah di Bali.

            Menjelang terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tanggal 17 Agustus 1950 Negara Indonesia Timur (NIT) mengeluarkan Undang-undang nomor : 44/1950 pada 15 Juni 1950 dalam rangka perubahan ketatanegaraan di Indonesia Timur. Setelah adanya NKRI, pimpinan daerah tidak lagi seorang raja, melainkan dijabat oleh pejabat publik dengan sistem pemilihan langsung dari pusat. sedangkan I Gusti Ngurah Gede menjadi Cokorda yang lebih mengayomi permasalahan adat terutama subak. Bahkan diketahui pertama kali upacara nangluk merana yang melibatkan Cokorda di Desa Adat Kubontingguh dilaksanakan pada saat pemerintahan I Gusti Ngurah Gede.

Pada saat raja terakhir (I Gusti Ngurah Gede) yang diangkat Belanda seda, terjadi kekosongan kekuasaan yang sangat lama di Tabanan. Hal ini dikarenakan putra raja yang madeg Cokorda merasa belum siap menjadi Cokorda. Hal ini berlangsung bertahun-tahun sampai kemudian ada pawisik dari beberapa pura. Pewisik pertama datang dari Pura Batukaru yang pada setiap odalan meminta adanya trah Cokorda yang madeg di Tabanan. Akan tetapi karena masih aktif sebagai di BRI, maka madeg Cokorda ditunda sampai I Gusti Ngurah Rupawan pensiun. setelah pensiun 1 tahun 8 bulan , kemudian semua subak, Mangku pura dan bendesa merapatkan barisan yang akhirnya memutuskan membentuk panitia untuk madeg Cokorda. Sebelum panitia terbentuk, kemudian ada lagi pawisik dari Pura Dalem Purwa Kubontingguh dan Pura Puseh Desa Adat Kota Tabanan yang juga meminta adanya Cokorda yang ngancengin jagat Tabanan. Akhirnya pada 21 maret 2008 diadakanlah upacara Madeg Cokorda Tabanan dengan gelar Ida Anglurah Cokorda Tabanan X. Pengangkatan Cokorda ini bukan dikarenakan murni karena ingin mengembalikan Tabanan menjadi daerah feodal, akan tetapi karena kebutuhan dan keinginan dari elemen masyarakat yang membutuhkan seorang figur yang mampu mengayomi mereka, tapi tidak ikut-ikutan berpolitik. Wilayah kekuasaan Cokorda yang sekarang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Tabanan, akan tetapi beberapa daerah seperti Pupuan, Baturiti memiliki otonomi tersendiri.

Read More

Sejarah Kubontingguh

Sejarah Desa Denbantas tidak bisa dilepaskan dari sejarah keberadaan pura dalem purwa kubontingguh. Pura Dalem Kubbontingguh merupakan sebuah pura kuno, yang memiliki status ganda yakni sebagai pura khayangan jagat, yang mana sangat berkaitan erat dengan sejarah pendirian pura dan sebagai pura tri khayangan Desa Adat Kubontingguh.

Sejarah pendirian Pura Kahyangan Jagat Dalem Purwa Kubontingguh yang bersumber dari data tertulis seperti halnya prasasti, prakempa, purana ataupun babad, sampai saat ini belum dapat ditemukan. Minimnya sumber tertulis yang khusus menguraikan tentang keberadaan Pura Khayangan Jagat Dalem mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain panjangnya perjalanan waktu yang telah dilewati sehingga sangat memungkinkan adanya data-data yang hilang. Selain itu, tradisi penulisan segala sesuatu berkaitan dengan peristiwa belum membudaya di masa yang lalu.

            Secara etimologi, purwa kubontingguh berasal dari kata purwa, bun, dan tingguh. Arti kata purwa = wit/paling timur/utara = ulu/asal; bun = batang pohon = kekuatan; tingguh = tunggak = tangguh. Dengan demikian, purwa kubontingguh secara etimologi berarti asal kekuatan yang tangguh.

            Hasil kajian bersama Tim Arkeologi Denpasar yang didapat dan dikaji dari batu sakral yang ada dan berbagai sumber bahwa pada jaman batu/jaman megalitik (abad ke-2) keberadaan Pura Dalem purwa Kubontingguh telah ada. Berkenaan dengan itu, pada ukiran di samping kanan Gedong Agung Pura Dalem Purwa Kubontingguh terdapat chronogram yang merupakan pembangunan/perbaikan pada saat itu, sebagai berikut: Dewa Api, burung, senjata cakra, badan. Melihat komposisi gambar relief seperti itu, alternatif untuk membacanya harus dimulai dari belakang, yakni badan atau angga bernilai satu (1), senjata cakra bernilai lima (5), burung atau hewan bernilai enam (6), api atau dewa api bernilai tiga (3). Dengan demikian, relief ini dibaca dengan nilai atau angka tahun 1563 saka atau 1641 masehi.

            Di dalam Gedong Agung Pura Dalem Kubontingguh ditempatkan beberapa benda sakral seperti batu, arca dan senjata (pajenengan) yang keberadaannya sangat sulit ditentukan asal usulnya. Pada saat pelebaran Pura tahun 1974, ditemukan dua buah gelang perunggu besar dan pada tahun 2001 disaat pembangunan wantilan dan perataan tanah parkir diketemukan batu lingga yoni. Kemudian, pada pujawali Buda Manis Medangsia tanggal 4 Januari 2004 Ida Betara Dalem Purwa Kubontingguh, tiga hari setelah upacara (penyineban) ada penyampaian melalui tapakan Ida Betara, agar batu Lingga Yoni tersebut dibuatkan palinggih di Kawan.

            Melalui diskusi pengurus Pura akhirnya pada malam hari Buda Kliwon Pagerwesi 29 Desember 2004 Bendesa Pura/BenDesa Adat Kubontingguh mengadakan upacara (mepinunas) di Pura Dalem Purwa Kubontingguh beserta semua pemangku, Ketua pemerajanan Ageng dan Kelihan Adat se-Desa Adat Kubontingguh tentang Purana Pura lan Lingga Yoni. Malam harinya, Ida Perbekel Gede Sakti melalui tapakan Ida Betara menyampaikan tentang keberadaan Pura Khayangan Jagat Dalem Purwa Kubontingguh dan Lingga Yoni sebagai berikut:

            Pada waktu Rsi Markandia dari India meyebarkan agama menuju Jawa Dwipa dan selanjutnya ke Pulau Bali menuju Batu Karu yang akhirnya merabas hutan belantara sampai di suatu tempat yang selanjutnya membuat gubuk di atas tonggak-tonggak kayu (bun-bun besar) sebagai sandaran atau peningguk yang sudah mendapat kekuatan dari Sang Banas Pati. Di suatu hari, gubuk itu mengeluarkan sinar (teja) yang merupakan pemberian kekuatan dari Sang Hyang Tunggal. Dari gubuk yang berada di atas tonggak bun sebagai peningguk yang sangat tangguh yang sekarang bernama Kubontingguh sebagai pesraman Sang Maha Yogi.

            Batu Lingga Yoni yang ditempatkan di Candi Batara Kerihinan yang asal usulnya terkait dengan Pura Batu Karu dan yang berada di Lingga Yoni tersebut adalah Sang Hyang Pasupati, yang berlokasi di Banwa Kawan (Ka: Dewata Agung; jWa: teja/sinar; Na: ada). Pura Khayangan Jagat Dalem Purwa Kubontingguh merupakan kawitan manusia/umat Hindu karena merupakan asal kekuatan sehingga bagi para yang bisa datang sujud bakti di hadapan Beliau sudah jelas mendapatkan keselamatan. Sekian lama Bali ditaklukkan oleh Majapahit. Pada tahun 1352 atau abad ke 13 Sang Subakti Betara Arya Kenceng mendapatkan wahyu kekuatan (kedirgayusan) sehingga Beliau berkata “ keturunannya mesti sujud di hadapan Pura Khayangan Jagat dalem Kubontingguh “.

Pura Khayagan Jagat Dalem Purwa Kubontingguh mempunyai fungsi sebagai berikut:

1.      Sebagai tempat suci untuk memohon kekuatan manifestasi Tuhan yakni saktinya Siwa dalam wujud Bhatari Durga pelebur sarwa malapetaka, melalui sarana dan prasarana di Pura tersebut dengan tata aturan upacara spiritual sesuai dengan Desa Kala Patra Adat setempat. Dengan fungsinya yang bersifat luas ini diyakini oleh seluruh lapisan masyarakat ummat sedharma sebagai tempat mohon pengelukatan dasa mala.

2.      Oleh masyarakat pengempon yaitu Desa Adat besar Kubontingguh, Pura Khayangan Jagat Dalem Purwa ini difungsikan sebagai tempat suci memuja kebesaran Bhatari Durga sebagai sakti Siwa dalam kaitannya dengan Tri Murti Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Sehingga bagi masyarakat pengempon, Pura  ini sebagai salah satu Pura Tri Khayangan Desa Adat Kubontingguh, sebagaimana layaknya persyaratan sebuah Desa Adat.

3.      Bagi para subak Adat kubontingguh dan subak yang berada di hilir Pura, juga dimanfaatkan sebagai tempat memohon keberhasilan pertanian khusunya pascapagan dari segi spiritual. Upacara tersebut lazim disebut Pengrastiti Subak, dimana waktunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi tanaman di sawah, mulai dari ngendag, memilih bibit, penanaman hingga menghaturkan sarin tahun di Pura Khayangan Jagat Dalem Purwa Kubontingguh.

Dikaji dari fungsi tersebut di atas, Pura Khayangan Jagat Dalem Purwa Kubontingguh berstatus ganda yaitu:

1.      Pura Khayagan jagat berstatus umum dicirikan dengan sejarah Pura dan kehadiran para Pemedek memohon kerahayuan dari berbagai pelosok tanah air dengan tidak mengenal asal usul, pangkat, golongan dan lain sebagainya. Kehadiran para subhakti bukan hanya pada saat hari piodalan saja, namun juga pada waktu-waktu tertentu.

2.      Disamping itu pula, Pura Khayangan Jagat Dalem Purwa Kubontingguh juga berstatus Pura Tri Khayangan desa Adat dari Desa Adat Kubontingguh

3.      Dari kekuatan luas pancaran spiritual pura ini demikian juga sumber mata air yang dimiliki dengan berwasyat ganda, dalam perkembangan pengaci umat sedharma mengakibatkan Pura ini juga berstatus sebagai Pengrastiti Subak (Pura Khayangan Jagat Kubontingguh, 2004:5-7).

Pada awalnya Desa Denbantas bernama bernama sama dengan nama Pura Kubontingguh, yakni Desa Kubontingguh karena keberadaan Pura Kubontingguh sangatlah sentral bagi desa. Akan tetapi pertengahan tahun 1930, Desa Kubontingguh dipimpin oleh kepala desa yang berasal dari Denbantas. Pada masa inilah nama Desa Kubontingguh berubah menjadi Desa Denbantas. Yang disebabkan karena Desa Kubontingguh merupakan batas paling utara dari Desa Tabanan yang menjadi pusat pemerintahan pada saat itu.

Denbantas berasal dari kata den yang berarti utara dan bantas yang berarti batas. Kemudian berdasarkan undang-undang nomor: 5 tahun 1979 keputusan menteri dalam negeri no 44 tahun 1980, maka Desa Denbantas berubah menjadi Kelurahan Denbatas, yang mana pada tahun 2001 berdasarkan perda no. 20 tahun 2001 tentang penghapusan kelurahan, Kelurahan Denbantas kembali menjadi Desa Denbantas. Sedangkan nama kubontingguh itu sendiri dipergunakan sebagai nama desa adat, yaitu Desa Adat Kubontingguh (Profil Pembangunan Desa Denbantas 2008-2009:4-5).

Read More

asal mula nama indonesia

Asal-Usul Nama Indonesia

Nama Indonesia berasal dari perkataan “Indo” dan “Nesie” (dari bahasa Yunani: Nesos) berarti kepulauan Hindia. Adapun kata “Nesos” itu hampir berdekatan dengan kata Nusa yang dalam bahasa Indonesia berarti pulau. Orang yang pertama mempergunakan nama Indonesia itu adalah James Richardson Logan (1869) dalam karangannya yang berjudul The Indian Archipelago and Eastern Asia, terbit dalam Journal of the Asiatic Society of Bengal (1847-1859). Pertama kali nama Indonesia pada tahun 1850.
Begitu pula Sir William Edward Maxwell (1897) seorang ahli hukum berkebangsaan Inggris yang menjabat sebagai Sekretaris Jendral Straits Settlement yang kemudian menjadi Gubernur Pantai Mas pernah memakai kata Indonesia dalam pembukaan buku penuntun bahasa-bahasa Melayu hasil karyanya sendiri. Dalam buku itu ia menulis: The Island of Indonesia.
Nama Indonesia dipopulerkan oleh Profesor Adolf Bastian (1826-1905) seorang ahli ethnologi dan anthropologi bangsa Jerman yang pernah menjadi Guru Besar pada Universitas Berlin dalam ilmu bahasa. Profesor Adolf Bastian pernah menulis sebuah buku yang berjudul: Indonesian oder die Inseln des Malayaschen Archipelago (1884-1889). Dalam bukunya ini ia menegaskan arti kepulauan ini. Ia berpendapat bahwa kepulauan Indonesia ini meliputi daerah yang sangat luas, dimana termasuk Madagaskar di barat, sampai pulau Formosa di sebelah timur, dengan Nusantara sebagai pusatnya adalah merupakan suatu totalitas. Dengan demikian maka sejak tahun 1850 nama Indonesia telah dikenal dalam ilmu pengetahuan.
Dalam dunia politik, nama Indonesia mulai dipergunakan oleh para mahasiswa kita di negeri Belanda pada tahun 1922 dengan mendirikan perkumpulan yang bernama Perhimpunan Indonesia. Sebetulnya pada tahun 1912 nama Indonesia dipergunakan secara tidak langsung, yaitu sewaktu Dr. Tjipto Mangunkusumo, Dr. E. F. E. Douwes Dekker dan Suwardi Surjaningrat mendirikan partai politik dengan nama Indische Partij. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa baru sejak lahirnya pergerakan nasional nama Indonesia ini dipergunakan untuk mengganti sebutan Nederlandsce Indie.
Segala usaha sebelum perang dunia ke II dilakukan untuk mengganti sebutan Nederlandsce Indie, Inboorling, Inlander, Inheemsche dengan Indonesia dalam aturan perundang-undangan. Akan tetapi usaha-usaha ini terus mengalami kegagalan, dimana pihak kolonial Belanda selalu mendasarkan keberatannya atas dasar “Juridis”. Nama Indonesiers hanya boleh dipakai secara resmi dalam surat menyurat saja. Sesudah UUD Belanda mengalami perubahan yang berlaku sejak 20 september 1948, barulah dalam undang-undang nama Nederlandsce Indie diganti dengan Indonesie.
Selain itu ada 7 nama lagi yang diberikan bangsa asing kepada kepulauan Indonesia:
1. Hindia
Nama Hindia adalah ciptaan Hirodotus, seorang ahli ilmu sejarah berkebangsaan Yunani yang dikenal sebagai bapak ilmu sejarah. Adapun nama Hindia ini baru dipergunakan oleh Prolemaeus (100-178), seorang ahli ilmu bumi yang terkenal. Dan nama Hindia ini semakin terkenal ketika bangsa Portugis di bawah pimpinan


Vasco da Gama mendapati kepulauan ini ketika menyusuri sungai Indus pada tahun 1498.
2. Nederlansch Oost-Indie
Nama ini diberikan oleh orang-orang Belanda sesudah mereka berkuasa disini. Kemudian nama ini diganti dengan Nederlandsch Indie.
3. Insulinde
Nama ini diberikan oleh Edward Douwes Dekker di dalam bukunya Max Havelaar pada tahun 1860. Nama ini kemudian dipopulerkan oleh Profesor P. J. Veth. Adapun asal-usul perkataan Insulinde berasal dari kata Insulair, Insula, dan Inde. Insula yang dalam bahasa latin berarti pulau. Inde berarti Hindia, sehingga Insulinde berarti pulau Hindia.
4. Nusantara
Nama Nusantara ditemui dalam perpustakaan India kuno, yang menyebut negeri ini Nusantara. Adapun Nusantara atau Dwipantara artinya adalah pulau-pulau yang berada diantara benua-benua. Dalam kitab Negarakertagama disebutkan, bahwa Nusantara adalah pulau-pulau di luar tanah Jawa. Sedangkan dalam sejarah Melayu dipakai nama Nusa Tamara.
5. The Malay Archipelago
Nama ini diciptakan oleh Alfred Russel Wallce pada tahun 1869, sesudah ia mengadakan penelitian di Indonesia. Adapun Malay artinya Melayu, sedangkan Archipelago dari bahasa Belanda atau Prancis “Archipel” yang berasal dari bahasa Yunani “Archipelagus”(dari asal kata Archi=memerintah; plagus=laut). Dengan demikian berarti kumpulan pulau-pulau Melayu.
6. L’Inde Insulair
Nama “L’Insulair” atau “L’Archipel” adalah ciptaan Jacques Elisee Recles (1830-1905) bersama saudaranya Mesime Recles. Nama ini tidak begitu dikenal, karena pda umumnya hanya orang Prancis saja yang mempergunakannya.
7. Hindia Timur
Nama ini adalah ciptaan khas dari organisasi Muhammadiyah, yang digunakan di masa penjajahan untuk mengganti nama Hindia Belanda ataupun Nederlandsce Indie. Nama Hindia Timur dipergunakan secara resmi oleh organisassi ini. Muhammadiyah didirikan oleh K. H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta.

Read More

kerajaan bali

KERAJAAN BALI
Berakhirnya zaman prasejarah di Indonesia ditandai dengan datangnya pengaruh agama Hindu ke Indonesia. Hal ini dapat diperoleh dari keterangan-keterangan batu bertulis yang terdapat di Kutai dan Jawa Barat. Tulisan yang dipakai adalah Palawa dengan bahasa Sansekerta.
Bali, berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan memasuki zaman sejarah pada abad ke-8. Ini dibuktikan dengan dibuktikannya batu bertulis yang berangka tahun 804 saka (882 masehi) tetapi sayang prasasti ini tidak menyebutkan nama raja. Selain prasasti juga ditemukan beberapa cap-cap kecil yang terbuat dari tanah liat yang disimpan dalam stupa-stupa kecil dari tanah liat juga. Pada cap-cap itu tertulis suatu mantra Budha yang termashur, yang diduga berasal daria abad ke-8.
Dari keterangan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa periode sejarah kerajaan Bali antara abad ke-8 sampai abad 14 dengan datangnya Gajah Mada dari Majapahit yang kemudian mengalahkan Bali.
Nama Balidwipa bukanlah nama yang abru, tetapi nama yang sejak dahulu ada. Hal ini dapat kita ketahui dari bebrapa prasasti, diantaranya prasasti Blanjong yang dikeluarkan oleh raja Sri Kesari Warmadewa pada tahun 913 masehi yang menyebutkan kata Walidwipa. Demikian juga prasasti-prasasti raja Jayapangus, seperti prtasasti Buwahan D, prasasti Cempaga A yang berangka tahun 1181 masehi menyebutkan bahwa baginda sebagai maharaja adalah bagaikan peneduh atau pelindung dunia diseluruh wilayah pulau Bali.
Pada zaman kerajaan Bali wilayah Bali dipimpin oleh raja-raja yang sekarang dikenal oleh orang-orang Bali Aga. raja-raja di Bali dapat dikelompokkan menjadi 2 dinasti yaitu dinasti Singhamandawa dan dinasti Warmadewa.

1. Zaman Dinasti Singhamandawa
Kehadiran dinasti ini di Bali diketahui dari beberapa buah prasasti yang berangka tahun 882 masehi, 896 masehi, 891 masehi dan 911 masehi. Parasasti-prasasti ini menyebutkan adanya pusat pemerintahan di Singhamandawa. Dalam prasasti yang berangka tahun 882 masehi disebutkan pemberian izin kep[ada beberapa bhiksu yang akan membangun partapaan dan pesanggrahan di tampat perburuan Cintamani. Selain itu disebutkan beberapa orang pejabat tinggi pemerintah seperti Senapati Sarbwa, Dinganga, Danda dan beberapa pejabat rendahan. Dari prasasti 891 masehimenyebutkan pemberian izin kepada penduduk desa Turunyan (sekarang Trunyan) untuk membangun kuil bagi Bhatara Da-Tonta.

2. Zaman Dinasti Warmadewa

1. Raja Sri Kesari Warmadewa
Dalam kitab kuna Raja Purana diketahui bahwa ada seorang raja Bali yang memerintah yang bernama Sri Kesari Warmadewa. Dikatakan bahwa beliau memerintah disekitar Pura Besakih. Baginda amat tekun beribadat memuja dewa-dewa yang bersemayam di Gunung Agung. Beliau memperluas Pura Penataran Agung di Besakih yuang ketika itu masih sangat sederhana. Untuk melengkapi Pura Penataran Agung, maka beliau mendirikan pura-pura disekitar pura penataran Agung , yang diberi nama:
a. Pura Gelap untuk memuja Dewa Iswara.
b. Pura Kiduling Kreteg untuk memuja Dewa Brahma.
c. Pura Ulun Kulkul untuk memuja Dewa Mahadewa.
d. Pura Batu Madeg untuk memuja Dewa Wisnu.
e. Pura Dalem Puri untuk memuja Dewi Durga.
f. Pura Basukian untuk memuja Naga Basukian.
Selanjutnya dikatakan beliau juga memerintahkan agar perayaan nyepi tiap-tiap tahun harus dilakukan pada bulan Kasanga yang disebut caitra-masa.

2. Sang Ratu Sri Ugrasena
Berdasarkan bukti 9 buah prasasti yang sudah ditemukan beliau memerintah pada tahun 915-942 masehi, sedangkan di Jawa Timur yang memerintah adalah raja Sindok tahun 929-947 Masehi.

3. Raja Chandrabhaya Singa Warmadewa
Mengenai raja ini hanya diketemukan sebuah prasasti batu yang keadaannya sangat rusak. Prasasti ini disimpan di Pura Sakenan Desa Manukaya sebelah utara desa Tampaksiring yang berangka tahun 960 masehi, isinya menyebutkan peristiwa pembuatan tirta di Air Hampul (Tirta Empul sekarang) didesa Manuk raya (sekarang desa Manukaya). Sampai sekarang tirta itu dipandang suci dan prasasti batu yang tersimpan diPura Sakenan sewaktu-waktu disucikan di Tirta empul. Demikian juga pada hari raya Galungan banyak barong yang disucikan di Tirta Empul.

4. Raja Dharma Udayana Warmadewa beserta permaisuri Gunapriya Dharmapatni
Raja ini merupakan keturunan raja Sri Kesari Warmadewa yang dilahirkan di Bali, yang kemudian kawin dengan putrid Mahendradatta dari Jawa Timur sebagai cucu raja Empu Sindok. Kedua raja ini naik tahta kerajaan kira-kira tahun 989-1001 masehi.
Perkawinan Gunapriya Dharmapatni dengan baginda raja Dharma Udayana ternyata banyak membawa perubahan di Bali. Perubahan itu terjadi didalam struktur pemerintahan yang kemudian berpengaruh pula dalam bidang kebudayaan. Semenjak itulah bahasa Jawa Kuno (bahasa Kawi) dipergunakan dalam pembuatan prasasti-prasasti dimana sebelumnya mempergunakan bahasa Bali Kuna.
Dari perkawinan ini dilahirkan beberapa anak diantaranya Airlangga, Marakata dan Anak Wungsu.Airlangga dilahirkan di Bali pada tahun 922 saka atau 1000 masehi. Ia kemudian dibawa ke Jawa Timur untuk menikah dengan putrid Dharmawangsa yang masih kemenakan ibunya. Ketika itu Airlangga kira-kira berumur 16 tahun.
Setelah mangkat Gunapriya dicandikan di Pura Bukit Dharma Kutri desa Buruwan Bali dalam wujud yang menggambarkan arca Durgamahisasuramardini. Sedangkan raja Udayana setelah wafat dicandikan di Banu-wka. Dimana letak pasti dari Banu-wka ini tidak dapat diketahui secara pasti. Tetapi menurut Dr. R. Goris daerah ini terletak di Candi Gunung Kawi yang terdapat di desa Tampaksiring.
Raja ini mempunyai senapati yang sangat dipercaya yaitu senapati Kuturan yang namnya sangat sering disebut didalam prasasti yang kini disimpan dibeberapa desa di Bali. Raja mengundang senapati Kuturan untuk menertibkan kemasyarakatan penduduk di Bali.
Untuk menertibkan dan menegakkan sendi-sendi agama/kemasyarakatan di Bali, senapati segera mengadakan pertemuan besar dihadiri oleh para pemuka masyarakat serta pendeta Siwa-Budha. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa paham Tri Murti harus ditegakkan kembali. Maka semenjak itu terciptalah pura Khayangan Tiga, yakni tiga buah pura yang masing-masing disebut:
1) Pura Desa yang disebut juga Pura Balai Agung untuk memuja Dewa Brahma sebagai Dewa pencipta.
2) Pura Puseh untuk memuja Dewa Wisnu sebagai Dewa pemelihara.
3) Pura Dalem untuk memuja Dewa Siwa sebagai Dewa pelebur.
Pura Khayangan Tiga didirikan di tiap-tiap desa di Bali, yang menjadi dasar kekuatan desa pakraman di Bali yang berintikan pada adat istiadat dan agama.
Tiap-tiap orang yang sudah menjadi kepala keluarga diwajibkan turut makrama desa serta mendapat sebidang tanah untuk pekarangan, sawah ladang dan tiap pekarangan rumah pada bagian hulunya didirikan tempat peribadatan yang disebut sanggah atau pemrajan, sebagai tempat memuja arwah leluhur yang dianggap suci dan sudah bersatu dengan dewa.
Disamping mengatur bidang keagamaan Empu Kuturan juga mengarang kitab-kitab suci diantaranya beberapa yang terkenal: Purana Tattwa, Dewa Tattwa yang memuat sejarah para pendeta dan dewa-dewa, sedang Widhi Sastra memuat pelajaran bagaimana cara memuja dewa-dewa. Juga kitab suci Kusumadewa yang mula-mula dikarang oleh Sang Kul Putih yang kemudian disempurnakan oleh Empu kuturan.

5. Raja Marakata
Setelah raja Dharma Udayana wafat beliau digantikan oleh putranya Marakata saudara muda dari Airlangga. Dalam prasasti nama lengkapnya adalah Dharmawangsawardhana Marakata Pangkajasthana Uttunggadewa. Raja yang oleh rakyatnya dipandang sebagai sumber kebenaran hokum yang selalu melindungi nasib rakyatnya. Ia selalu memperhatikan rakyatnya dimana-mana.

6. Raja Anak Wungsu
Raja ini mengantikan raja Anak Wungsu dan merupakan anak bungsu dari raja Dharma Udayana. Diantara raja-raja Bali, raja Anak Wungsu merupakan raja yang paling aktif dalam mengabdikan peristiwa-peristiwa yang ada dizamannya. Tidak kurang dari 28 buah prasasti dari raja Anak Wungsu berhasil ditemukan, ditambah lagi dengan beberapa prasasti singkat lainnya yang terdapat di Gunung Kawi, Gunung Penulisan. Ia memerintah dari tahun 1049-1077 masehi. Didalam prasasti disebutkan bahwa ia adalah seorang raja yang penuh belas kasihan dan dianggap penjelmaan dari dewa kebajikan. Setelah wafat ia dicandikan di Gunung Kawi desa Tampaksiring.



7. Sri Maharaja Sri Walaprabu
Raja ini memerintah setelah pemerintahan raja Anak Wungsu. Ia meninggalkan 3 buah prasasti, namun tidak satupun prasasti itu yang berangka tahun.

8. Sri Maharaja Sri Sakalendukirana
Dari raja ini tidak didapat keterangan yang begitu jelas kecuali 2 buah prasasti yang berangka tahun 1023 saka.

9. Sri Suradhipa
Ia memerintah dari tahun 1037-1041 saka.

10. Sri Jayasakti
Raja ini meninggalkan prasasti sebanyak 15 buah. Pada waktu raja ini memerintah diBali, di Jawa memerintah raja Jayabhaya. Sejak zaman ini di Bali mulailah era raja yang memerintah dengan menggunakan unsur Jaya (kemenangan) seperti halnya raja Jayabhaya di Kediri. Raja Jayasakti memerintah dari tahun 1133 -1177 masehi.

11. Sri Jayapangus
Jumlah prasasti yang dikeluarkan raja ini berjumlah 39 buah. Akan tetapi yang mengherankan adalah semua prasastinya dikeluarkan pada tahun 1181 masehi. Satu-satunya yang berbeda adalah prasasti Mantring A yang berangka tahun 1177 masehi.

12. Raja Sri Astasura Ratna Bhumi Banten
Pada tahun 1337 masehi dinobatkan raja di Bali yang bergelar Astasura Ratna Bhumi Banten. Perkataan Bumi Banten menunjukkan daerah dimana beliau memerintah (banten diduga sama artinya dengan Bali). Sebuah arca yang terdapat di Pura Tegeh Koripan di Gunung Penulisan adalah melembangkan raja Astasura ketika berkuasa di Bali. Arca padas itu pada punggungnya tertulis mata, kapak, segara atau gunung yang merupakan tahun candrasangkala Isaka 1254 (1332 masehi), merupakan raja Bali Kuna terakhir.
Sehubungan dengan raja Astasura ini selanjutnya kitab kuna yang bernama “Usana Jawa” menerangkan bahwa raja Astasura juga bergelar Gajah Waktra atau Sri Topulung serta berstana di Bedaulu. Cerita selanjutnya adalah baginda mempunyai 2 orang patih yang bernama Pasunggrigis dan Kebo Iwa. Pasunggrigis bertempat tinggal di desa Tengkulak, terkenal dengan keperwiraannya berperang, mahir dalam siasat bertempur disamping ahli dalam bidang pemerintahan. Sedangkan Kebo Iwa bertempat tinggal di desa Blahbatuh dan mahir dalam bidang seni bangunan dan rakyat kagum atas kekuatannya serta selama hidupnya ia membujang, sebab itu ia juga sering disebut dengan Kebo Taruna.
Pada waktu kerajaan Daha dikalahkan oleh Kertanegara, raja-raja Bali tidak mau tunduk kepada kerajaan Singasari sehingga Kertanegara terpaksa mengirim ekspedisi ke Bali tahun 1284 masehi. Sikap raja-raja ini kembali terulang ketika Daha (Jayakatwang) dikalahkan oleh Raden Wijaya.
Ketika Gajah Mada menjadi mahapatih Majapahit, ia memandang Bali menghalangi cita-citanya mempersatukan Nusantara dibawah Majapahit. Gajah Mada tahu bahwa kerajaan Bali memiliki seorang patih yang sangat kuat yaitu Kebo Iwa. Untuk dapat mengalahkan kerajaan Bali, maka Kebo Iwa harus dilenyapkan terlebih dahulu. Untuk itu Gajah Mada membawa surat ke Bali yang isinya seakan-akan Ratu Tribhuwana Tunggadewi menginginkan persahabatan dengan kerajaan Bali. Andaikata raja Bali sependapat dengan hal itu hendaknya ia mengirim Patih Kebo Iwa ke Majapahit yang akan dikawinkan dengan seorang putri cantik yang bernama Lemah Tulis sebagai tanda persahabatan. Raja Astasura Ratna Bhumi Banten sedikitpun tidak menduga ini sebagai tipuan. Berangkatlah Kebo Iwa ke Majapahit bersama Gajah Mada tanpa curiga. Disana ia dibunuh dengan tipu muslihat yang licik. Namun setelah Kebo Iwa meninggal belum ada juga tanda-tanda bahwa raja Bali akan menyerah. Berita kematian Kebo Iwa karena penipuan dijadikan bahan yang sangat baik untuk memupuk perasaan anti Majapahit. Pasunggrigis mengantikan Kebo Iwa mengorganisasikan pasukannya untuk melawan Majapahit.
Ketika diadakan rapat di Bedahulu membicarakan berita kematian Kebo Iwa seluruh yang hadir sepakat mempertahankan Bali tidak mau tunduk kepada Majapahit. Setelah itu Gajah Mada pun mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menyerang Bali. Terjadilah ekspedisi Gajah Mada 1343, dipimpin oleh Gajah Mada sendiri dengan panglima Arya Damar dan dibantu oleh beberapa orang Arya. Sesampainya di pantai Banyuwangi,tentara Majapahit berhenti untuk mengatur siasat perang. Dalam perundingan itu diputuskan Bali akan diserang dari empat penjuru yaitu:
1) Dari pantai timur sebelah timur Gunung Agung dibawah pimpinan Gajah Mada.
2) Dari perairan Bali Utara dibawah pimpinan Arya Damar.
3) Dari pantai selatan dibawah pimpinan Arya Kenceng, Arya Sentong, Arya Belog, Arya Bletong, Arya Pangalasan, Arya Kanuruhan.
4) Dari pantai barat dilakukan oleh tentara-tentara Sunda.

Demikianlah kerajaan Bali dikepung dari segala sisi dan terjadilah pertempuran yang hebat. Pertempuran yang hebat itu meninggalkan korban di kedua belah pihak. Begitupun putra baginda yang bernama Pangeran Madatama meninggal dalam perang tersebut. Kehilangan putra yang sangat dicintainya membuat raja Bali Sri Astasura Ratna Bhumi Banten bersedih hati yang kemudian menyebabkan beliau meninggal dunia. Meskipun raja telah meninggal tidak berarti kerajaan Bali sudah jatuh. Sisa-sisa laskar dibawah pimpinan Pasunggrigis masih jauh lebih kuat dari tentara Majapahit. Gajah Mada tidak mampu melawanya, oleh sebab itu ia mempergunakan akalnya. Gajah Mada beserta pasukannya mengaku kalah. Melihat keadaan itu Pasunggrigis merasa sangat gembira dan mengajak supaya antara Majapahit dan kerajaan Bali bersahabat. Berselang beberapa hari kemudian Pasunggrigis mengadakan rapat besar dan mengundang pimpinan-pimpinan Majapahit karena tidak dianggap musuh lagi.
Acara terpenting dalam rapat itu adalah menetukan siapa yang akan menggantikan raja karena raja maupun putranya telah wafat. Gajah mada pura-pura mengusulkan agar Pasunggrigis saja yang menjadi raja. Dengan segala kerendahan hati serta insaf akan asal usulnya yang hina Pasunggrigis menolak tawaran tersebut. Jawaban inilah yang ditunggu oleh Gajah Mada. Kesempatan ini dipergunakan oleh Gajah Mada untuk memerintahkan Pasunggrigis pergi menghadap raja di Majapahit dan menyatakan tunduk dengan membawa persembahan-persembahan.
Dengan ini berarti selesai sudah pemerintahan kerajaan Bali.

3. Sistem Pemerintahan, Agama, Sosial Ekonomi dan Budaya.

Dari uraian-uraian tersebut diatas telah dikemukakan beberapa nama raja pada zaman Bali Kuna yang bersumber pada beberapa prasasti yang telah ditemukan. Sudah tentu uraian diatas belum lengkap. Maka untuk melengkapi uraian diatas kami melengkapi dengan uraian mengenai keadaan pemerintahan, agama, social ekonomi dan budaya.

1. Sistem Pemerintahan
Mengenai susunan pemerintahan tidak banyak diketahui hanya beberapa raja yang meninggalkan susunan pemerintahan ketika ia memerintah diantaranya raja Udayana, Jayapangus, Jayasakti dan Anak Wungsu.
Dalam pemerintahan, raja dibantu oleh suatu badan penasehat pusat. Dalam prasasti 882 masehi-914 masehi badan ini disebut dengan istilah “penglapuan”. Sejak masa pemerintahan Udayana, badan pusat penasehat itu disebut dengan istilah “pakiran-kiran I jro makabaihan”. Badan ini beranggotakan:
a) Beberapa orang senapati, menurut Dr. Goris para senapati pada masa lampau dapat dibandingkan dengan para punggawa pada zaman gelgel. Jumlah senapati biasanya berjumlah 3 orang.
b) Pendeta Siwa dan Budha.
Golongan ini memiliki peranan yang penting dalam penyelesaian upacara agama, tetapi mereka juga dianggap memiliki kekuatan gaib (magis) yang dapat membantu serta menguatkan raja. Dalam prasasti-prasasti pendeta Siwa disebut dengan gelar Dang Acarya, golongan pendeta Budha dengan gelar Dang Upadhyaya.

2. Seni
Didalam prasasti-prasasti disebut-sebut ada beberapa macam seni yang ada pada saat itu. Pada zaman Anak Wungsu kita dapat membedakan seni menjadi 2 kelompok yang besar yakni seni keraton dan seni rakyat yang biasanya berkeliling menghibur rakyat. Istilah seni keraton disini bukan berarti seni itu tertutup sama sekali bagi rakyat. Kadang-kadang seni ini dipertontonkan kepada rakyat di desa-desa, dengan kata lain seni jenis ini tidak hanya dimonopoli oleh kalangan istana saja. Keterangan mengenai hal tersebut terdapat dalam prasasti Julah yang berangka tahun 987 masehi yang mengatakan ada beberapa rombongan seni baik I haji (untuk raja) maupun ambaran (keliling) dating ke desa Julah dan mereka yang membawakan seni tersebut mendapat upah yang diistilahkan dengan patulak.
Jenis-jenis kesenian pada masa itu adalah patapukan (atapukan/ topeng), pamukul (penabuh gambelan), abanwal (permainan badut), abonjing (musik angklung), bhangin (peniup suling), perbwayang (wayang), dll.

3. Agama dan Kepercayaan
Dalam bidang agama pengaruh zaman prasejarah terutama dari zaman megalithikim masih terasa kuat. Kepercayaan pada zaman itu dititik beratkan pada pemujaan terhadap nenek moyang yang disimbolkan dalam wujud bangunan pemujaan yang disebut bangunan berundag-undag. Kadang-kadang diatas bangunan itu ditempatkan menhir yaitu tiang batu monolit sebagai simbol nenek moyang.
Pada zaman Hindu hal itu terlihat pada bnagunan Pura yang mirip dengan bangunan punden berundag-undag. Kepercayaan kepada dewa-dewa gunung,laut yang berasal dari zaman sebelum masuknya agama Hindu, tetap tercermin pada kehidupan masyarakat setelah masuknya agama Hindu. Bahkan sampai sekarang benda-benda dari zaman budaya megalithikum masih dipuja dan disimpan bersama-sama dengan patung-patung dewa-dewa Hindu. Keadaan ini membuktikan bahwa masyarakat Bali tidak mudah melepaskan hasil-hasil dari budaya masa lampau sebelum masa Hindu. Hanya kadang-kadang nama-nama dewa berubah namanya dengan nama baru yang diambil dari bahasa Sansekerta seperti bhatara Da-Tonta.
Pada masa permulaan tidak diketahui dengan pasti agama apa yang dianut pada masa itu. Baru pada masa pemerintahan raja Udayana dan permaisurinya ada dua aliran agama besar yang dianut oleh penduduk yaitu agama Siwa dan Agama Budha. Selain itu ada juga sekte-sekte kecil yang menyembah dewa-dewa tertentu seoerti misalnya sekte Ganapatya (penyembah gana), sekte Sora (penyembah surya), dll.

4. Perekonomian Masyarakat
Pada umumnya masyarakat Bali ketika itu hidup dari bercocok tanam. Hal ini dapat diketahui dari berita-berita yang diperoleh dari prasasti-prasasti yang antara lain menyebut sawah, parlak (sawah kering), gaja (ladang), kebon, huma, kasuwakan (pengairan sawah).
Mengenai pengelolaan sawah pada khusunya mendapat perhatian yang besar dan dirawat sebaik-baiknya seperti halnya petani sekarang. Suatu system pengairan pembagian air untuk sawah yang sekarang disebut dengan istilah subak, pada zaman ini telah dikenal. Hal ini didasarkan pada prasasti Raja Purana yang tertanggal 1072 masehi. Didalam prasasti ini terdapat istilah kasuwakan, yang kemudian dipendekkan menjadi suwak atau subak. Menurut perkiraan system persubakan telah dikembangkan pada zaman raja Marakata.
Jenis tanaman yang dikenal pada masa itu adalah padi, kelapa, enau, keladi, bawang, kemiri, dll.

Read More