jatiluwih

jatiluwih

Rabu, 15 Juni 2011

peran antropolog dalam kajian kebudayaan dan politik

Peran antropolog dalam kajian kebudayaan dan politik.
Seorang antropolog dalam hal mempelajari suatu masyarakat, guna menulis sebuah deskripsi etnografi tentang masyarakat yang bersangkutan, sebaliknya tentu akan berhadapan secra langsung dengan kekuatan dan proses politik lokal, serta aktivitas-aktivitas dari cabang-cabang partai politik nasional yang ada disana. Antropolog bisa sekaligus menganalisa bagaimana budaya politik yang ada disana. Dan untuk mempelajarinya, ia tidak hanya harus mengetahui pengetahuan budaya masyarakat setempat akan tetapi juga perkembangan politik yang ada.
Misalkan saja dalam suatu negara terdapat sebuah partai politik yang berlandaskan suatu agama tertentu, maka cara-cara partai itu berhubungan, bersaing, atau bekerjasama dengan partai/kekuatan politik lainnya dinegara tersebut tidak hanya ditentukan oleh norma-norma dan metode-metode perjuangan kepartaian yang lazim, ditambah dengan prinsip-prinsip dan ideologi agama yang bersangkutan, melainkan juga oleh latar belakang, sistem norma dan adat istiadat tradisional dari suku bangsa dari para pemimpin atau anggota partai yang seringkali menyimpang dari ketentuan-ketentuan-ketentuan norma kepartaian dan ideologi partai yang bersangkutan.

2. Pendekatan kebudayaan dalam kajian politik
a. Pendekatan genetic, pendekatan yang memusatkan pada asal usul dan evolusi jangka panjang, asal-usul magis/religius dari kekerabatan. Proses pembentukan negara primitif transisi dari masyarakat berdasarkan kekerabatan ke masyarakat politik.
b. Pendekatan fungsionalis, pendekatan yang menidentifikasikan pranata-pranata masyarakat berdasarkan fungsi. Tipe pendekatan ini memungkinkan mendefinisikan hubungan-hubungan politik dan organisasi-organisasi serta sistem-sistem atas nama semua ini dilandaskan, namun memberi sumbangan kecil terhadap penajaman akan hakekat-hakekat dan fenomena politik itu sendiri.
c. Pendekatan tipologi, merupakan perluasan dari pendekatan fungsionalis. Pendekatan ini bermaksud menentukan tipe-tipe suatu sistem, mengklasifikasikan bentuk-bentuk politik organisasi. Ada tidaknya negara primitif menjadi criteria awal differensiasinya.

3. Teori-teori kebudayaan yang relevan dalam kajian politik
a. teori konflik yang dikemukakan oleh Dahrendorf:
• kekuasaan dan wewenang menempatkan individu pada posisi bawah dalam setiap struktur. karena wewenang itu sah, maka individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. itu sebabnya masyarakat adalah persekutuan yang terkoordinir secara paksa (imperatively coordinated associtions).
• kekuasaan selalu memisahkan antara penguasa dan yang dikuasai, karena itu dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan.
• golongan berkuasa mempertahankan status qou, dan golongan dikuasai selalu giat dengan usaha pembaharuan dan perubahan

b. Genealogi Kekuasaan dari Foucault
genealogis kekuasaan merupakan teori kedua yang dikemukakan oleh Foucault. Teori pertamanya, analisis arkeologi ilmu pengetahuan Foucault belakangan ditinggalkan karena pendekatan poststrukturalis. Karena Foucault menyadari bahwa arkeologi pengetahuannya bungkam terhadap persoalankekuasaan dan juga keterkaitan antara ilmu pengetahuan dengan kekuasaan. Genealogi Foucault memfokuskan diri pada asal-usul dan perkembangan rezim-rezim kekuasaan/ilmu pengetahuan.
Poin sentral dalam genealogis kekuasaan Foucault adalah diskursus itu berbahaya dan kekuasaan berusaha mempergunakan control atas bentuk-bentuk diskursus yang dianggap potensial melemahkannya.
Foucault mengidentifikasikan 4 domain dimana diskursus terutama sekali dihayap membahayakan: politik, seksualitas, kegilaan dan secara umum apa yang dianggap benar atau palsu (sebagaimana ia mengikuti Nietzsche mengidentifikasikan hal yang terakhir sebagai kehendak untuk kebenaran/kehendak untuk berkuasa). Berhubungan dengan hal ini, dia mengaikan ilmu pengetahuan dengan kekuasaan; Foucault menolak ide pengetahuan yang dikejar demi kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan kekuasaan. Sains adalah contoh ranah yang dilibatkan untuk membedakan yang benar dari yang palsu. Dalam membuat perbedaan semacam itu, ranah keilmuan secara implicit menyingkirkan ilmu pengetahuan alternatif seperti yang “palsu”. Dalam hal ini kehendak untuk kebenaran diasosiasikan sebagai kehendak untuk bekuasa; ranah keilmuan yang satu berusaha mencapai hegemoni atas ranah-ranah lainnya.
Ada kecenderungan sejarah mengarahkan kehendak untuk berkuasa sebagai sentral persoalan dan menentang diskursus yang terdapat dalam masyarakat. Diskursus tentang politik, seksualitas dan kegilaan terpahami selama diarahkan pada pencapaian kekuasaan dan berbeda dengan, pencapaian dengan atau dalam kekuasaan.
Foucault membedakan antarasistem pengecualian (seperti yang disebut diatas) dan aturan-aturan internal, dimana diskursus menerapkan kontrolnya sendiri; aturan-aturan yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip klasifikasi, tatanan, distribusi. Artinya disiplin-disiplin yang memiliki aturan-aturan sendiri mengontrol apa yang dikatakan padanya.
Jadi genealogis adalah analisis hubungan historis antara kekuasaan dan diskursus, meskipun kritisme diarahkan pada proses yang terdapat pada control diskursus.

c. teori dialektika dari Hegel
seperti yang dijelaskan oleh hegel bahwa proses dialektika terdiri dari tiga fase yaitu fase pertama (tesis), fase kedua (antitesis), dan fase ketiga (sintesis). Fase pertama dan kedua saling bertentangan, kemudian muncullah fase ketiga untuk mendamaikan fase pertama dan kedua. Dengan demikian fase ketiga atau antitesis disebut hegel dengan aufgehoben, yang dapat diartikan dengan dicabut/ tidak berlaku lagi. Jika teori ini diterapkan pada sistem negara, maka tesis merupakan negara dictator, dimana hidup kemasyarakatan diatur dengan baik, tetapi warganya tidak memiliki kebebasan apapun.
Antitesis terdapat dalam negara anarki, dimana warganya memiliki kebebasan yang tanpa batas, tetapi kehidupan masyarakat menjadi kacau. Sintesisnya sendiri terdapat pada negara konstitusional. Sintetis ini mendamaikan antara pemerintahan dictator dengan anarki menjadi aufgehoben.

0 komentar:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More